Pemerintah Benahi Program MBG, Dapur Nakal Ancam Ditutup Tegas

Pemerintah berkomitmen memperketat pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), titik lokasi dapur, hingga data sasaran penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi dalam menjalankan program tersebut.

Sanksi Tutup untuk SPPG Bermasalah

Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi dapur atau SPPG yang gagal memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, serta tata kelola. Jika setelah dievaluasi tidak menunjukkan perbaikan, operasional dapur tersebut terancam dihentikan total.

"Zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Sudaryono usai pelantikan di Istana pada Rabu (22/7/2026).

Dukungan Kementerian Keuangan

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik perbaikan tata kelola MBG ini, termasuk wacana pembatasan sasaran penerima bagi anak dari keluarga mampu. Kemenkeu juga siap membantu pengawasan dapur MBG dengan mengerahkan pegawai keuangan di berbagai daerah.

"Kalau saya sih bagus, ngirit. Cuma nanti saya lihat teknisnya seperti apa," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (23/7/2026), seraya mendukung langkah penutupan dapur yang berkinerja buruk.