Prabowo Dorong Digitalisasi Pemerintahan, Wacanakan Kartu Identitas Tunggal

Presiden Prabowo Subianto menekankan krusialnya efisiensi digitalisasi birokrasi agar masyarakat tidak lagi dipersulit prosedur rumit. Arahan ini disampaikan langsung saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Layanan Publik Kelas Dunia

Prabowo menginstruksikan seluruh instansi untuk mengintegrasikan sistem agar warga tak perlu mengantre lama atau berpindah kantor. Ia menegaskan impiannya membangun pemerintahan digital berkelas dunia.

"Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor," kata Prabowo mengutip siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Efisiensi Bantuan Sosial dan Pangkas Biaya

Mengutip laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), penerapan digitalisasi pendataan bansos di 43 kabupaten/kota terbukti efektif. Skema baru ini mampu menghapus biaya pengurusan dokumen yang sebelumnya mencapai Rp 150.000 per keluarga.

Prabowo menegaskan bahwa integrasi data kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga bansos sangat mendesak. Hal ini penting untuk mencegah salah sasaran akibat data usang atau kendala birokrasi.

Wacana Single National Identity Card

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut melontarkan wacana penerapan kartu identitas tunggal atau single national identity card. Langkah ini bakal didukung penyederhanaan regulasi kementerian.

"Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri," pungkas Prabowo.