Parlemen Prancis Sahkan Undang-Undang Reformasi Olahraga Profesional

Parlemen Prancis resmi mengesahkan undang-undang baru terkait reformasi olahraga profesional secara definitif. Aturan ini memberi wewenang kepada federasi olahraga untuk membentuk perusahaan komersial sendiri yang akan mengelola hak bisnis menggantikan peran liga seperti LFP.

Pengaturan Hak Siar TV dan Batas Gaji Eksekutif

Regulasi baru ini memperketat redistribusi pendapatan hak siar televisi antar-klub. Parlemen menetapkan batasan selisih pendapatan yang tegas agar jarak penerimaan antara klub terkaya dan klub terkecil tidak terlalu lebar.

Selain redistribusi hak siar, undang-undang tersebut juga memberlakukan pembatasan atau pembatasan plafon gaji bagi para eksekutif dan pimpinan olahraga.

Aturan Multipemilikan Klub dan Peran DNCG

Berbeda dengan usulan awal Majelis Nasional, undang-undang ini batal melarang multipemilikan klub Prancis dan klub asing oleh satu investor yang sama. Namun, parlemen memperluas wewenang DNCG selaku badan pengawas keuangan sepak bola Prancis untuk menolak proses penjualan klub jika terbukti melanggar prinsip keadilan olahraga.

Undang-undang ini mencakup langkah penanganan pembajakan siaran secara langsung serta upaya mendorong popularitas kompetisi olahraga wanita. Meski demikian, Senator Fabien Gay menyoroti belum adanya jaminan model bisnis yang berkelanjutan untuk olahraga wanita.

Alat Baru bagi Pengelola Olahraga

Senator Laurent Lafon menegaskan bahwa regulasi ini berfungsi sebagai instrumen pendukung bagi pengurus olahraga. Keputusan manajemen sepenuhnya tetap berada di tangan para pimpinan.

"Undang-undang baru ini tidak akan menggantikan keputusan manajemen dari para pemimpin olahraga profesional. Kami menyediakan instrumen yang harus mereka manfaatkan sepenuhnya," kata Laurent Lafon sebelum pemungutan suara akhir.