Persetujuan Pasukan Terbatas Gaza oleh Israel Dinilai Manuver Politik

Pemerintah Israel menyetujui pengerahan pasukan internasional terbatas yang melibatkan 200 personel dari negara seperti Maroko dan Uganda ke wilayah Rafah selatan, menurut laporan media Israel pada Minggu (26/7). Meskipun disambut oleh pejabat internasional, para analis menilai langkah tersebut sebagai manuver diplomatik yang bermaksud meredam tekanan politik Amerika Serikat.

Dinilai sebagai Manuver Jelang Kunjungan ke Washington

Keputusan kabinet keamanan Israel diambil di tengah macetnya proses perdamaian yang didukung Amerika Serikat. Pakar urusan Israel, Mamoun Abu Amer, menyatakan bahwa pemungutan suara kilat tersebut dirancang untuk meredam tekanan dari Washington menjelang kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Abu Amer menyebutkan bahwa Israel mengubah ketentuan awal resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengamankan kepentingan strategisnya. "Ini adalah proses yang terbalik," ujarnya mengenai implementasi perjanjian yang sangat bersyarat tersebut.

Kritik Terhadap Pembatasan Pasukan dan Otoritas Lokal

Rencana pengerahan ini juga dikritik karena membatasi wewenang pihak lokal, di mana polisi Palestina yang mendampingi hanya diizinkan membawa tongkat karet dan alat kejut listrik. Pembatasan ketat ini dinilai bertujuan untuk melucuti kemampuan penegakan hukum yang sesungguhnya.

Para ahli memperingatkan bahwa mengubah wilayah kecil di Rafah menjadi zona uji coba mengancam keutuhan teritorial Gaza. Kebijakan ini dinilai berisiko membiarkan jutaan warga terjebak dalam krisis kemanusiaan di bawah kendali militer yang ketat.